prinsip good governance menurut undp. Prinsip good governance menurut UNDP yang menunjukkan terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam pengambilan keputusan ( baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) adalah…. prinsip good governance menurut undp

Good governance adalah suatu konsep penting yang berkembang pesat dalam beberapa. 2. Selanjutnya, UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan . FIKRI CAHYADI PRAJA IPDN ANGKATAN XXIV 03/01/15 TEORI PEMERINTAHAN 1 PENGERTIAN Governance = Tata Pemerintahan Good Governance = Tata Peme- rintahan yang Baik Bad Governance = Tata Peme- rintahan yang Buruk 03/01/15 TEORI PEMERINTAHAN 2 Governance. id ABSTRAK Penelitian ini berjudul ‡3HQHUDSDQ Prinsip-Prinsip Good Governance oleh 2. 1990-an. Word Bank dalam Nico Andrianto (2007: 24) mendefinisikan good governance sebagai. Transparansi 4. Keadilan 7. Resposiveness, 2 Warsito Utomo, Administrasi Publik Baru , Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi (UNDP, 1997) Istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Governance dikatakan baik (good atau sound) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara. Rule of Law,. Adapun prinsip dasar dari Good Govarnance itu sendiri adalah: 4] Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang berkonsentrasi pada aspek-aspek tata pemerintahan yang. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi diajukan oleh B. Good Governance menurut UNDP (LAN, 2005) Kepemerintahan yang mengembang kan hubungan yg sinergis dan konstruktif diantara negara,swasta & masy,mengelola,memadukandengan baik kepemerintahan (economic, politic,& administrative governance). mengambil judul “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi,. Selain itu. Transparency (Transparansi) 4. Makna Governance Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular di Negara Indonesia ini. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. 2. Menurut Ismanto (2005), good go- vernancemerujuk pada kultur beserta struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkutPenerapan cita Good Governance pada akhirnya mensyaratkan sebagai kekuatan menyeimbang Negara. Sejatinya indikator keberhasilan dari implementasi pemerintahan yang baik adalah diambil dari prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri. Good Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). Bawa upaya menciptakan good governance dalam pembentukan Undang-Undang maka diperlukan beberapa hal, (1) Partisipasi masyarakat, (2) penguatan pengetahuan di bidang legislasi, (3) Menghindari kepentingan kelompok politik tertentu, (4) Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan (5) Judicial Rewiew. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. • Menurut Bank Dunia (World Bank) Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). Sedangkan menurut UNDP (Pasolong, 2019, hlm. Untuk mengetahui implementasi penerapan prinsip g. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance mampu dijadikan tolak ukur menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap. 2012). Istilah good governance berasal dari Bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta Pengertian Good Governance Menurut UNDP. Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendakDevelopment Progra (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-uruan negara pada semua tingkat”. yang berjudul “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Surat Tanda. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan. Rumusan masalah yang diajukan disini : Bagaimana pelaksanaan Good Governance dalam tata kelola dana Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kab. Pengertian good governance. Visi Strategis. Partisipasi Masyarakat Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus Good Governance : Konsep Bank Dunia dan UNDP Lembaga internasional yang lebih awal memopulerkan istilah governance adalah Bank Dunia. Konsep Good Governance dalam. 1. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). BerkeadilanHubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Oleh: Rinitami Njatrijani1 Bagus Rahmanda2 Reyhan Dewangga Saputra3. Menurut UNDP berdasarkan laporan ‘Governance and Development’ yang dikeluarkan Bank Dunia pada tahun 1992, governance dimaknai sebagai upaya kekuatan politik yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan administrasi publik (UNDP: 2007). Jurnal Pusham Unimed Volume VI, Nomor 1 Juni 2015 43 Menurut Thoha, mengutip United Nations Development Programe (UNDP) istilah good governance adalah: 11 Suatu exercise dari kewenagan politik,ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah sosialnya. 2. Sedangkan governance memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok. Konsep dan Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut Bappenas (2002:2-5) Konsep Tata Pemerintahan yang Baik memiliki 14 (empat belas). Bahkan dalam. Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2004). Transparansi (Transparency), Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan. 250) good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta memiliki visi yang. Jakarta. Prinsip Good Governance menurut UNDP yang menunjukkan terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) adalah. Munculnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada Negara-negara yang sedang berkembang. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) prinsip – prinsip Good Governance, sebagai berikut : 1. com. id. Efektivitas dan Efisiensi 8. Kesembilan nilai ini apabila kita kaitkan dengan 9 prinsip dalam Good Governance akan menjadi suatu rumusan yang akan. prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo . Diskusi pendahuluan ringkas ini dibingkai dalam empat topik yaitu (1) konsep governance dengan beragam prinsip, dan fokus ke governance yang jelas; (2) dimensi, persoalan pokok, dan karakteristik governance yang jelas; (3) inovasi kebijakan dan administratif bagi governance yang jelas; dan (4) rencana dan deskripsi buku. agar proses tata pemerintahan yang baik bisa terwujud maka ada satu jalan yaitu pemerintahan harus menjalankan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance, seperti participation, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, 4. Dari paparan diatas, tulisan ini akan mendiskusikan beberapa hal yakni: Pertama,prinsip-prinsip dalam penyelenggaran good governance, yaitu partisipasi, berorientasi pada kesepakatan, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta taat hukum. Orientasi konsensus 6. 3. kompas. Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) a. Tata pemerintahan yang cepat tanggap ( responsive ) 4. Keadilan 7. 1998, beberapa lembaga internasional seperti UNDP (United Nations Development Programme) dan World Bank, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai good governance. 10. Prinsip dan Indikator Good governance. Partisipasi masyarakat 2. Baca juga: Good Governance: Pengertian, Aktor, dan Pilarnya. Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan. Ada pula IMF yang menjelaskan good governance penting bagi negara-negara yang berada di tahap pembangunan. Konsep untuk good governance tidak bisa serta merta di implementasikan di suatu negara, perlu adanya penyesuaian terhadap kharakteristik kondisiGood Governance (Miftah Thoha, 2003) adalah Governance (tata pemerintahan) yang dijalankan pemerintah, swasta,dan rakyat secara seimbang, tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). Good Governance menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Partisipasi (Participation): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-Prinsip Good Governance menurut UNDP yang menuntut agar pemerintah meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintah dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah, adalah. Good Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. UNDP menerjemahkannya kedalam prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, rule of law, transparansi,. Untuk mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip . Prinsip – prinsip good governance menurut Lembaga Administasi Negara (2003 : 7) yaitu terdapat 9 prinsip utama good governance, sebagai berikut : 1. Menurut PP NO. 1 Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip menurut Menteri BUMN No. Good Governance menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu: Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Partisipasi mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik good governance adalah sebagai berikut: Setiap orang atau warga negara baik laki-laki. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Prinsip Good Governance pada sektor publik. (UNDP) GCG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik,ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. Menurut Bank Dunia (World Bank), Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu partisipasi publik, aturan hukum (rule of law), transparansi, daya tanggap pelayanan, berorientasi konsensus, kesetaraan (equity), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, dan saling keterkaitan antara seluruh prinsip tersebut. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutionPengertian Good Governance Menurut UNDP. good governance among other things, participatory, transparent and accountable. Mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance, dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor kecamatan Rainis masih sangat sulit, dan masih banyak ada. Dalam konteks. “Good Governance” harus dijadikan sebagai identitas utama organisasi sebab kesepuluh prinsip yang ada dalam “Good Governance” menurut UNDP tersebut sangatlah tepat. 5. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata pengaturan tersebut (UNDP: Partnership for Governance Reform in Indonesia). See full list on nasional. 2. Good governance merujuk pada cara pemerintahan yang baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara yang adil, transparan, dan partisipatif. mempraktikkan prinsip-prinsip good governance. Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1. Untuk memahami good governance diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan. pelayanan publik juga dituntut berjalannya good governance. Pada hasil variabel penelitian Good Governance diperoleh kategori “Baik” atau sebesar 3,67 danDalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip good governance dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan. Menurut United Nation Development programe (UNDP) memformulasikan beberapa ciri-ciri dan sekaligus menjadi prinsip utama bagi Negara untuk mewujudkan Good Governance (GG) , yang meliputi: 1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). Aplikasi dari prinsip-prinsip good governance dalam perundang-undang Indonesia dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara (UU Pasal 03. Menurut UNDP (United Nations for Development Program) dalam Grindle (1997:3), good governance dapat diartikan sebagai :2 “. Didalam buku ini membahas mengenai istilah good governance dan global economic menurut pandangan World Bank dan UNDP. Adapun prinsip utama good governance menurut Bappenas, 2003 yaitu: 1. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi. Menurut Robert Charlick good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Santosa, 2008). Transparansi 4. Yang dimaksud dengan kata baik disini ialah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran sektor swasta. (2000), Bappenas (2003), UNDP dalam Mardiasmo 2009)). Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia terutama sejak era reformasi dan prinsip-prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Prinsip Good Governance yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak dapat. It is also objective and equitable. Tujuan penerapan good governance dalam. Partisipasi . Aktivitas yang dilakukan harus didasarkan pada aturan atau kerangka hukum. Implementasi prinsip-prinsip good governance Untuk menciptakan pemerintahan yang baik salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang akuntabel. Adapun prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip- Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). 1. Good Governance sendiri memiliki empat prinsip dalam penerapannya yaitu Akuntabilitas, Tranparansi, Keterbukaan dan. Kepastian hukum 3. Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP), good governance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. Menurut UNDP tahun 1997, dalam Sedarmayanti (2007:13) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara negara/pemerintah, sektor swasta atau privat dan. Mempunyai pandangan jauh kedepan ( visionary) 2. AbstractThe implementation. 1 Pengertian Good Governance . Upaya penerapan prinsip-prinsip good governance oleh lembaga pengelola wakaf di Indonesia dimaksudkan dapat mendukung penerimaan. 10 prinsip yang mirip UNDP yaitu : 1. Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. prinsip-prinsip good governance. 2. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyaiMuhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Partisipasi (Participation): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki- Prinsip Good Governance menurut UNDP yang menunjukkan terdapat jaminan kesamaan hak bagi individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan) adalah Kesetaraan (equity) Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada dalam mewujudkan good governance. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di. Teori Good Governance yang dipakai untuk penelitian ini menurut UNDP (1997) yang dikutip oleh Sedarmayanti dalam bukunya Good Governance. 3 Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja Pegawai . The actual use of the concept of good governance sidestepped the central concerns of the Africans and rendered the notion purely administrative. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. prinsip good governance yang dikemukan UNDP peneliti hanya menganalisis lima prinsip dasar good governance yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efektif dan efesien, karena 5 hal ini yang menjadi dasar prinsip dalam melaksanakan tata kelola pemerin-tahan yang baik. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 34 responden dengan metode pengumpulan data yaitu melalui penyebaran kuesioner terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Prinsip utama dalam good governance menurut Dwidjowijoto (2003:216-217) adalah transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responbilitas. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas,. UNDP (badan PBB untuk program pembangunan 1996) dalam Sunarso (2013: 174) merumuskan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1. 2. Menyadari hal ini maka penting untuk memahami prinsip-prinsip good governance berikut ini : Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Partisipasi 2. Pelayanan Publik saat ini memiliki berbagai kelemahan, sebagaimana diungkapkan oleh Mohamad (2003): Kurang responsif, Kurangpelayanan publik juga dituntut berjalannya good governance. Prinsip-Prinsip Good Governance Karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2012:44), meliputi : Prinsip Partisipasi, Aturan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Beorientasi konsensus,masing. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis : a. 1 Pengertian Good Governance Government Ada banyak pendapat mengenai governance, diantaranya menurut World Bank (Mardiasmo,2009) adalah : “The way state power is used in managing economic and social resource for development of society”. 2. prinsip good governance menurut UNDP yang dikutip oleh (Sulfiani, N, Andi, 2021) yakni: Rule of Law (Aturan Hukum), Transparency (Transparansi), Effectiveness and Efficiency (Efektivitas dan Efisiensi), dan Accountability (Akuntabilitas). prinsip-prinsip good governance. They include participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus oriented. menurut bank dunia governance ialah : “the manner in which power exercised in management of country’s social and economic resources for development”. Shinta, Tomuka. Sedangkan menurut UNDP (1997) terdapat sembilan prinsip dari Good Government Governance diantaranya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi & efektivitas, dan profesionalisme. Berikut. Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip . 2 untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275). Good governance menurut UNDP (United National Development Planning), good governance merupakan merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. 1. Participation, 2. Sedangkan pada skala Negara prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP LAN yang dikutip Tangkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa disusun Sembilan. Dan juga di tuangkan dalam peraturan. Terdapat 9 (sembilan) prinsip menurut UNDP Tahun 1997 yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance),12 dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Medan. Menurut UNDP dalam Miftah Thoha. 6 Dwi Martini, Good Governance Dalam Pelayanan Publik, dalam buku yang berjudul Konsep, Strategi dan Implementasi Good Governance Dalam Pemerintahan, (Jakarta: Irjen Depag RI, 2007),. The good governance promoted by the World Bank and UNDP still has no a definitive agreement . Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. 1. Menurut Mardiasmo (2007), Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pendahuluan Harvorsen menyebutkan perbedaan antara World Bank dan UNDP. Konsep governance dapat diterapkan pada semua organisasi, besar atau kecil; pemerintah, sosial atau swasta (good governance-corporate governance-corporate good governance). Dengan melaksanakan. 1 Karakteristik Good Governance Sumber: 2010 Dalam perpektif penganggaran Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwaPENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MARGAMULYA KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS Irfan Adhitiya Ramdhan Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia. Konsep untuk good governance tidak bisa serta merta di implementasikan di suatu negara, perlu adanya penyesuaian terhadap kharakteristik kondisiVariabel implementasi good governance (X 1) diukur berdasarkan lima dimensi yang mana merupakan prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Program (UNDP) yang disesuaikan dengan studi kasus dan hasil survey yaitu rule of law, tranparancy, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision [10]. 1. Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan AmerikaMeski prinsip good governance yang dikemukakan UNDP dalam Sedarmayanti (2004:5-7) telah dapat dijadikan sebagai ukuran didalam. 32 Tahun 2009 prespektif Hukum Islam untuk menjawab Rumusan masalah dari: (1) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) apa saja yang terkandung dalam UU No. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam mengemukakanPada pelaksanakan prinsip–prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen menunjukan bahwa peranan kelembagan desa dalam pelaksanaan good governance sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaanya. 2 Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP “(United Nation Development Program) dalam (LAN dan BPKP 2000,7) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut : 1. Transparansi: Proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas. Bahkan, jika memungkinkan konsensus juga ada dalam hal kebijakan.